Choose Your Color

info@istiqlal.or.id +6281229119652

Imam Besar Masjid Istiqlal tandatangani MOU Kerjasama dengan Kementerian PPPA

Imam Besar Masjid Istiqlal tandatangani MOU Kerjasama dengan Kementerian PPPA

Imam Besar Masjid Istiqlal tandatangani MOU Kerjasama dengan Kementerian PPPA

Jakarta, www.istiqlal.or.id. Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA., menandatangani Nota Kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), tentang "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid", di kantor PPPA, Jakarta, Jumat, (19/2/2021).


Penandatanganan yang bertempat di Aula Kementrian PPPA tersebut, KH Nasaruddin Umar didampingi oleh Kabid sosial dan Pemberdayaan Umat, Laksamana. TNI (Purn) Asep Saepudin, Kepala Sekretariat, H. Mubarak, S.H., M.Si., Kabag Keuangan, Hukum dan Kerjasama, Dr. N.E. Fatimah, Kasubid Keluarga Sejahtera dan Pengembangan Ekonomi Umat, Mulyono Lodji, MSi., Kasubid Penyuluhan dan Bantuan Keagamaan Masyarakat Khusus, Dr. Rosita Tandos, dan Kasubbag hukum dan Kerjasama, H., Nur Khayin Muhdlor Lc, ME. 

Hadir dari jajaran Kementerian PPPA, Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat, Indra Gunawan, S.K.M., M.A., Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Dra. Leny Nurhayanti Rosalin, M.Sc, SAM Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Titi Eko Rahayu,S.E., M.A.P., SAM Bidang Komunikasi Pembangunan Ratna Susianawati,SH, MH, dan Staf Khusus Menteri PPPA Bidang Anak, Dr. Ulfah Mawardi, M.Pd.

Mengawali sambutan dalam penandatanganan MOU tersebut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar MA, berterima kasih kepada Kementerian PPPA dalam merespon gagasan dari BPMI.

"Kita sangat salut dan gembira dari respon proaktif Ibu menteri atas gagasan yang ada di Istiqlal. Sudah saatnya kita menghapus semua kekerasan atas nama agama, budaya, dan etnik," ujar KH Nasaruddin Umar.

Adanya gagasan mengenai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berbasis Masjid ini, KH Nasaruddin Umar mengatakan, bahwa hal ini didasari oleh kesadaran BPMI untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan keluarga. "Tidak mungkin kita bisa mengidealkan suatu masyarakat dan negara ideal, tanpa keluarga yang ideal."

"Di dalam Alquran, ada 500 ayat yang berbicara tentang hukum, 80 persen berbicara tentang al-ahwal al- syakhshiyyah, atau hukum-hukum kekeluargaan. Hanya 10 persen yang berbicara tentang masyarakat dan negara," papar KH Nasaruddin Umar. 

"Ini satu hal besar dari kitab suci Alquran, bahwa tidak mungkin kita bisa mendambakan suatu negara yang ideal, masyarakat yang ideal, (jika) ditegakkan di atas rumah tangga yang berantakan. Kalau kita mau memperbaiki sebuah negara atau masyarakat, maka dasar masyarakat itu adalah keluarga, itu yang pertama kali harus dilakukan," lanjut KH Nasaruddin Umar.


KH Nasaruddin Umar menerangkan, bahwa segala persoalan bersumber dari keluarga. "Bahkan budaya di Indonesia, madrasah pertama ialah keluarga. Kemudian inilah urgensinya Kementerian PPPA, karena itu kami sangat serius untuk memberikan fokus perhatian untuk hal ini, yaitu kami bersama BPMI, mengarahkan bagaimana program masjid Istiqlal bisa mengangkat isu (yang menjadi prioritas pembahasan Kementerian PPPA ini."

Dalam menunjukkan perhatiannya, BPMI membuat program Kader Ulama Perempuan Masjid Istiqlal (PKUMI) pada 'New Istiqlal' nanti. "Kita (BPMI) ingin kedepannya perempuan punya kekayaan intelektual, untuk mengkaji kitab suci Alquran, dan juga hadist," ucap KH Nasaruddin Umar.

KH Nasaruddin Umar juga mengatakan, bahwa sebagaimana hadist Nabi SAW,  "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim (laki-laki dan perempuan)."

"Laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, oleh karena itu, kita akan lakukan pendidikan keluarga ini berbasis masjid," kata KH Nasaruddin Umar.

Selanjutnya, KH Nasaruddin Umar juga berharap, bahwa PKUMI nantinya bisa menjadi wadah dalam menyediakan ulama-ulama perempuan di setiap provinsi di Indonesia. "Sehingga pembacaan Alquran itu juga memiliki kesetaraan gender."

Pada setiap program di BPMI, KH Nasaruddin Umar juga berkata, bahwa pada setiap bidang yang didistribusikan, akan bisa bermuara pada penguatan keluarga. "Disamping PKUMI, sejumlah program kami sudah kami persiapkan di beberapa bidang, bagaimana nanti ujungnya bisa sampai pada penguatan keluarga."

Meninjau hal itu, KH Nasaruddin Umar juga berpendapat, bahwa dalam mewujudkan penguatan keluarga dan memberdayakan perempuan, pemerintah bisa menggunakan bahasa agama. "Karena bangsa dan umat (di Indonesia) religius, dengan menggunakan bahasa agama, efektifitasnya luar biasa."

"Kalau bahasa agama kita pakai untuk mengangkat isu pemberdayaan perempuan, saya yakin ini akan sangat efektif. maka itu, bahasa agama sangat diperlukan pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita program bangsa dan negara kita ini," lanjut KH Nasaruddin Umar.

Oleh karenanya, KH Nasaruddin Umar mengatakan, sebagaimana masjid Istiqlal yang bertujuan untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, Beliau berharap hal ini bisa disusul oleh rumah ibadah agama yang lain di Indonesia. "Mungkin nanti akan disusul oleh rumah ibadah lain untuk melakukan hal yang sama."

Senada dengan Imam Besar, Menteri I Gusti Ayu Bintang berharap bahwa nantinya BPMI dan Kementerian PPPA bisa komitmen dan bertanggung jawab, dalam memberdayakan perempuan dan memberikan perlindunga penuh kepada anak. 

"Saya harap kesepakatan (MoU) ini tidak hanya menjadi dukungan semata, tapi harus jadi komitmen dan tanggung jawab kita bersama dalam memberdayakan perempuan, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak kita, (dan kerja nyata ini bisa kita wujudkan ke depan)." ujar Bintang, di Jakarta, Jumat, (19/2/2021)

"Penandatanganan ini, semoga bisa menjadi langkah awal kita, yang tentunya akan diwujudkan melalui langkah-langkah kongkret berikutnya, sehingga melahirkan program dan kegiatan yang memberikan manfaat besar, bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia," lanjut Bintang.

Selain itu, Bintang juga optimis bahwa program pemberdayaan umat yang dilakukan oleh BPMI, akan mendorong dan membantu Kementerian PPPA dalam mempercepat proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, dalam lima isu prioritas yang sebelumnya sudah diamandatkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo. 

"Kami (Kementerian PPPA), sangat yakin dengan kesepakatan bersama yang kita bangun dengan BPMI, saya yakin dan percaya, (hal ini) akan mendorong dan membantu kami di kementerian ini, untuk mempercepat proses pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, dalam lima isu yang diamandatkan oleh presiden ke kami," papar Bintang.

Adapun lima isu yang diamandatkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PPPA, ialah peningkatan pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan, penurunan kekerasan baik terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerjaan, dan pencegahan perkawinan anak.

Disamping itu, dengan dilangsungkannya penandatanganan MoU ini, Bintang berharap bahwa nantinya akan lebih banyak umat agama, budaya, dan etnik yang akan membantu Kementerian PPPA, dalam menyelesaikan persoalan isu yang menjadi prioritas Presiden.

"Program yang akan diluncurkan oleh BPMI, semoga menjadi inspirasi, bukan hanya untuk umat Islam, tapi juga umat lainnya, (sehingga) bisa mendukung kami di Kementerian PPPA, sesuai dengan (hukum dan aturan) agama dan budayanya masing-masing," jelas Bintang.

"(Karena bisa dipahami, bahwasannya) kalau tokoh agama dan budaya sudah banyak mendukung, saya yakin permasalahan anak dan perempuan yang sangat kompleks ini, akan kita selesaikan bersama demi kepentingan bangsa dan negara yang kita cintai, Indonesia," terang Bintang.

Disamping lima isu prioritas Kementerian PPPA, Bintang juga menyampaikan bahwasannya mengubah pola pikir masyarakat juga menjadi aspek genting yang perlu diperhatikan.

"Selain lima isu prioritas itu, yang paling genting bagi kita semua, bagaimana kita mengubah cara pikir dan cara pandang masyarakat, (sehingga bisa) ramah dan responsif terhadap program kami (di Kementerian PPPA)," kata Bintang.

"Harapan kami, dengan karya-karya yang dibuat oleh tokoh besar (baik agama ataupun budaya), saya yakin ini akan memudahkan, memberi pemahaman ke masyarakat luas (tentang responsif kesetaraan gender)," ujar Bintang.

Pewarta: Nurul Fajriyah

Editor: Nur Khayin Muhdlor

Bagikan :
Tags: Berita

Newsletter

Subscribe to our mailing list